Southern Transitional Council (STC) kembali menjadi sorotan karena tidak merespons secara langsung desakan Presidential Leadership Council (PLC) untuk menarik pasukannya dari wilayah Hadramaut dan Mahra. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi politik dan militer STC di selatan Yaman.
Dalam berbagai pertemuan rutin STC, agenda yang dibahas tampaknya lebih banyak menitikberatkan pada keamanan internal, pengelolaan layanan publik, serta stabilisasi ekonomi daripada isu penarikan pasukan. Hal ini terlihat dari rapat eksekutif STC yang berlangsung Sabtu, 27 Desember 2025, di mana fokus utama tetap pada pelayanan masyarakat dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok.
Presiden STC, Aidarus Al-Zoubaidi, bersama wakilnya Abdulrahman Al-Mahrami, menekankan keberhasilan operasi “Masa Depan Cerah” dalam memberantas kelompok ekstremis dan memotong jalur penyelundupan senjata Iran ke milisi Houthi. Prestasi ini menjadi sorotan utama rapat, sementara desakan PLC tidak muncul sebagai prioritas langsung.
Langkah STC ini dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan situasi yang kompleks di selatan Yaman. Dengan tetap mempertahankan pasukan di Hadramaut dan Mahra, STC memastikan keamanan wilayah, melindungi institusi pemerintah, dan mengamankan jalur logistik, meski hal ini menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat.
Beberapa pengamat menilai bahwa pembahasan lain yang dilakukan STC bukan berarti meremehkan PLC, melainkan strategi untuk menunda respons langsung. Fokus pada layanan publik, pengawasan harga, dan stabilitas ekonomi menjadi cara STC menjaga dukungan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi politiknya di wilayah selatan.
Pertemuan tersebut juga menyoroti koordinasi STC dengan sekutu regional, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan dan keamanan. Apresiasi terhadap dukungan negara-negara koalisi menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi STC di mata masyarakat dan aktor internasional.
Dalam rapat itu, STC menegaskan keterbukaannya terhadap setiap pengaturan yang menjamin keamanan dan stabilitas selatan. Namun, STC tetap menekankan pentingnya mempertimbangkan aspirasi rakyat, kebebasan, dan kesejahteraan ekonomi sebagai prioritas strategis.
STC juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah selatan, mulai dari Mahra hingga Bab Al-Mandab dan Socotra, dianggap sebagai bukti dukungan rakyat terhadap kepemimpinan STC.
Selain isu keamanan dan politik, rapat eksekutif STC meninjau langkah-langkah kementerian terkait layanan publik. Upaya penyediaan gas rumah tangga dan pengawasan harga kebutuhan pokok menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus.
Koordinasi antara Kementerian Minyak dan Kementerian Perindustrian serta Perdagangan disebut sebagai kunci untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan harga pasar. Ini menunjukkan prioritas STC dalam memastikan kehidupan sehari-hari masyarakat tetap lancar.
Selain itu, rapat menyoroti peran Bank Sentral dan Kementerian Keuangan dalam memantau nilai tukar, menyediakan likuiditas, dan mengawasi pelanggaran pasar. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi yang dapat menggerus dukungan publik terhadap STC.
STC menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam rapat eksekutif sejalan dengan tujuan jangka panjang: menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan rakyat selatan. Penekanan ini menunjukkan strategi prioritas yang berbeda dari desakan PLC.
Ketidakresponan langsung terhadap PLC juga dimaknai sebagai sinyal diplomatik. STC cenderung menjaga posisi tawar di meja negosiasi sambil memastikan bahwa wilayah kekuasaannya tetap aman dan terkontrol.
Analisis politik menyoroti bahwa STC menggunakan manuver ini untuk menguatkan legitimasi internal. Dengan menampilkan keberhasilan operasi militer dan fokus pada kesejahteraan publik, STC memperoleh dukungan rakyat yang signifikan.
STC tampak menganggap bahwa menarik pasukan terlalu dini dapat mengurangi pengaruhnya di Hadramaut dan Mahra. Oleh karena itu, prioritas strategis lebih kepada penguatan kontrol lokal daripada memenuhi permintaan pemerintah pusat secara instan.
Pertemuan eksekutif juga membahas isu-isu administratif yang luas, termasuk layanan publik, pengawasan harga, dan stabilitas institusi. Agenda ini menunjukkan bahwa STC menempatkan stabilitas internal sebagai dasar kekuatannya.
Dalam konteks ini, sikap STC bukanlah meremehkan PLC, melainkan penataan prioritas. STC memisahkan isu keamanan dan pelayanan publik dari desakan politik, untuk memastikan keputusan strategis tetap dalam kendali mereka.
Keputusan STC untuk menunda respons langsung juga menjadi pesan kepada koalisi regional. Dengan menekankan keberhasilan operasi militer dan layanan masyarakat, STC menunjukkan kemampuan memimpin yang mandiri.
Pengamat menilai bahwa strategi STC ini bisa dipahami sebagai bentuk pragmatisme politik. Mengutamakan keamanan dan kesejahteraan publik memungkinkan STC mempertahankan dukungan internal sekaligus menjaga posisi negosiasi dengan PLC.
Akhirnya, situasi di Hadramaut dan Mahra menunjukkan kompleksitas politik selatan Yaman. STC tetap fokus pada stabilitas internal dan layanan masyarakat, sementara negosiasi politik dengan pemerintah pusat berjalan paralel tanpa tergesa-gesa.
Langkah STC ini menunjukkan bahwa dalam kondisi konflik yang rapuh, prioritas pada keamanan, stabilitas ekonomi, dan dukungan publik menjadi instrumen strategis yang lebih penting dibandingkan respons instan terhadap tekanan politik.
Siniang Online kumpulan berita terkini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar