Di banyak negara, konflik internal yang dibiarkan tanpa solusi cepat kerap berkembang menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Sejarah mencatat, ketegangan antar komunitas yang awalnya bersifat lokal dapat membesar menjadi gerakan separatis bersenjata dan berujung pada lahirnya entitas negara paralel. Situasi ini sedang nyata terlihat di India, tepatnya di negara bagian Manipur, yang sejak 2023 diguncang konflik brutal antara etnis Meitei dan Kuki.
Manipur adalah wilayah kecil di timur laut India, berbatasan langsung dengan Myanmar, dengan populasi sekitar tiga juta jiwa. Ketegangan antara komunitas Meitei yang mayoritas Hindu dan suku Kuki yang mayoritas Kristen bukanlah hal baru. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasi memburuk akibat berbagai kebijakan pemerintah negara bagian yang dinilai meminggirkan kelompok Kuki dari akses tanah, politik, dan ekonomi.
Konflik pecah hebat pada Mei 2023, dipicu keputusan pengadilan yang memberikan status Scheduled Tribe kepada Meitei. Status ini selama ini hanya dimiliki kelompok minoritas pegunungan seperti Kuki, yang memberi hak istimewa dalam pendidikan, pekerjaan pemerintahan, dan pembelian tanah di kawasan perbukitan. Keputusan itu memicu kemarahan Kuki, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka di tanah leluhur.
Sayangnya, respons pemerintah pusat India terkesan abai. Perdana Menteri Narendra Modi bahkan bungkam berbulan-bulan meski kekerasan terus berlangsung. Baru setelah beredarnya video memilukan tentang dua perempuan Kuki yang diperkosa dan dipermalukan di depan umum oleh massa Meitei, pemerintah pusat mulai bereaksi. Namun langkah itu dinilai terlambat dan sekadar respons atas tekanan publik.
Pembiaran semacam ini sebenarnya bukan tanpa motif politik. Dalam sejumlah kasus, konflik internal dibiarkan untuk alasan manajemen konflik, di mana ketegangan lokal dimanfaatkan sebagai alat pengendali kekuatan politik oposisi. Selain itu, dinamika elektoral di India membuat kelompok mayoritas Meitei yang dominan secara politik lebih diuntungkan bila ketegangan tetap terjaga.
Selain faktor politik, ada isu sumber daya alam yang memperkeruh suasana. Pegunungan Manipur diyakini menyimpan cadangan mineral strategis dan hutan lebat yang menjadi incaran investasi. Persaingan untuk menguasai wilayah ini tidak hanya menjadi soal identitas, tapi juga soal ekonomi. Situasi ini mengingatkan pada konflik-konflik di kawasan lain, seperti Iran-Israel yang sering dituding bukan murni soal nuklir, melainkan soal dominasi geopolitik dan perubahan rezim.
Jika konflik Manipur terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan melahirkan sebuah entitas proto-negara di kawasan pegunungan. Sebagian komunitas Kuki diketahui telah membentuk zona otonom de facto dengan pemerintahan darurat, sistem pertahanan, dan pengadilan adat. Di sejumlah wilayah terpencil, aparat pemerintah sudah kehilangan kendali, dan aturan hukum digantikan keputusan komunitas bersenjata.
Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi di negara-negara konflik lain, seperti di Myanmar dengan berbagai wilayah etnisnya yang memiliki pasukan bersenjata dan pemerintahan lokal. Sejarah juga menunjukkan, proto-negara seperti ini sering menjadi benih gerakan separatisme yang sulit dipadamkan, apalagi jika mendapatkan simpati dari diaspora dan dukungan logistik lintas batas.
Di sisi lain, India menghadapi risiko meluasnya konflik ke negara bagian tetangga dan perbatasan Myanmar. Arus pengungsi, penyelundupan senjata, dan masuknya pejuang dari luar kawasan menjadi ancaman nyata. Beberapa laporan menunjukkan senjata dan pejuang dari Myanmar mulai terlibat dalam konflik Manipur, menciptakan jalur perdagangan gelap lintas batas yang tak mudah dikendalikan.
Banyak analis memperingatkan, jika situasi ini tidak dimitigasi segera, Manipur bisa menjadi episentrum konflik etnis bersenjata di Asia Selatan. Efek domino-nya bisa menjalar ke Nagaland, Mizoram, hingga Myanmar dan Bangladesh, yang memiliki dinamika etnis serupa. Sejumlah kelompok bersenjata di kawasan tersebut sudah memiliki sejarah panjang saling bekerja sama saat konflik memanas.
Lebih mengkhawatirkan lagi, absennya intervensi tegas dari pemerintah pusat bisa menciptakan preseden buruk di wilayah lain di India. Daerah-daerah dengan ketegangan serupa bisa meniru pola Manipur — membentuk pemerintahan paralel, milisi lokal, hingga zona otonomi de facto. Kondisi ini jelas akan menjadi ancaman bagi stabilitas nasional India di masa depan.
Sejumlah pengamat menilai, pemerintah India saat ini tengah mempertaruhkan risiko besar dengan membiarkan konflik Manipur berjalan tanpa solusi menyeluruh. Motif elektoral, kepentingan ekonomi, dan pertimbangan geopolitik lokal dianggap lebih diutamakan ketimbang perlindungan atas hak asasi warga sipil yang terus menjadi korban kekerasan.
Jika pola pembiaran ini terus berlanjut, tidak hanya Manipur yang terancam menjadi proto-negara baru. Wilayah lain di India timur laut yang memiliki sejarah panjang ketegangan etnis juga bisa menyusul. Potensi lahirnya zona-zona otonomi bersenjata di luar kontrol pemerintah federal bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas Asia Selatan.
Konflik seperti ini harusnya menjadi alarm bagi kawasan. Di era di mana isu separatisme, agama, dan sumber daya alam semakin dipolitisasi, setiap konflik lokal yang diabaikan bisa menjadi api besar yang sulit dipadamkan. Sejarah menunjukkan, sekali proto-negara terbentuk, hampir mustahil kembali ke status quo tanpa kompromi besar atau konflik yang lebih luas.
Siniang Online kumpulan berita terkini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar