Pada dekade 1220-an, para ahli strategi militer Tiongkok dibuat kebingungan oleh satu hal yang tak masuk akal dalam invasi Mongol. Bukan semata karena keberanian atau kebrutalan pasukan stepa itu, melainkan karena logistik mereka yang seolah melanggar hukum perang konvensional. Catatan militer Tiongkok menunjukkan nada heran, bahkan bingung, ketika menggambarkan cara bangsa Mongol bergerak tanpa rantai pasokan yang rumit.

Bagi militer Tiongkok kala itu, perang berarti perhitungan yang rinci dan sistem suplai yang besar. Setiap seribu prajurit membutuhkan lebih dari 50 gerobak penuh biji-bijian, sayuran kering, peralatan memasak, serta kayu bakar. Pasukan bergerak secepat roda logistiknya, dan roda itu berjalan lambat. Jalur suplai panjang menjadi urat nadi sekaligus titik lemah.

Sebaliknya, pasukan Mongol tampak bergerak tanpa beban. Mereka tak membawa gerobak suplai, tak memiliki rombongan pengikut kamp yang memasak makanan, dan tak berhenti untuk mendirikan dapur lapangan. Setiap prajurit hanya membawa kantong kulit berisi susu kuda fermentasi dan daging kering. Itulah perbekalan mereka.

Pengamat Tiongkok mencatat dengan takjub bahwa pasukan Mongol mampu menempuh 60 hingga 80 mil per hari tanpa membawa logistik konvensional. Mereka meminum susu dari kuda betina, mengunyah daging kering, dan tidak memerlukan api, peralatan masak, maupun waktu istirahat untuk menyiapkan santapan. Kecepatan itu terasa mustahil bagi standar militer agraris.

Sementara tentara Tiongkok terikat pada kebutuhan nasi atau bubur millet hangat, pasukan Mongol terbiasa dengan pola makan nomadik. Mereka hidup dari hasil ternak, terutama kuda dan domba. Infrastruktur mereka bukan gudang dan lumbung, melainkan kawanan hewan yang bergerak bersama mereka.

Pada pagi hari, prajurit Mongol meminum kumis dari kantong kulit. Susu kuda yang difermentasi itu sedikit beralkohol, tahan lama, dan kaya kalori. Dalam satu hingga dua liter, terkandung energi yang cukup untuk menopang aktivitas berkuda seharian penuh, lengkap dengan protein dan nutrisi penting.

Siang hari sering dilalui tanpa makan berat. Mereka tetap menunggang kuda berjam-jam melintasi padang rumput dan gurun. Dalam situasi darurat, sejumlah kecil darah bisa diambil dari vena kuda, lalu lukanya ditutup kembali. Praktik ini, yang terdokumentasi dalam sumber-sumber sejarah, memberi tambahan zat besi dan cairan tanpa mengorbankan hewan tunggangan.

Pada malam hari, mereka mengunyah borts, yakni daging kering yang diangin-anginkan hingga keras seperti batu. Daging itu bisa bertahan lama tanpa pembusukan. Ia bisa dimakan sambil berkuda keesokan harinya, tanpa perlu dimasak atau dihangatkan.

Dari sudut pandang metabolisme, pola makan ini mendukung peperangan berkuda. Lemak dan protein memberi energi stabil tanpa lonjakan gula darah. Ketiadaan kebutuhan memasak berarti tidak ada asap yang mengkhianati posisi pasukan. Tanpa gerobak suplai, mobilitas menjadi hampir tak terbatas.

Sebaliknya, tentara Tiongkok bergantung pada biji-bijian. Millet dan beras memerlukan penyimpanan, air, bahan bakar, serta waktu untuk memasak. Setiap kali berhenti untuk makan, tempo operasi melambat. Setiap jalur suplai yang terputus mengancam kelaparan.

Ketika pasukan Mongol bisa makan sambil menunggang kuda dan melanjutkan perjalanan tanpa jeda panjang, pasukan Tiongkok terpaksa mengatur kamp, memasak, dan mencerna makanan. Ketergantungan fisiologis pada makanan matang menjadi faktor strategis yang tak bisa diabaikan.

Akibatnya, laporan pengintai Tiongkok sering kali terdengar seperti kisah supranatural. Pasukan Mongol yang kemarin berada ratusan kilometer jauhnya, tiba-tiba muncul di depan kota benteng. Bagi komandan yang terbiasa mengukur jarak dengan kecepatan gerobak, hal itu tampak mustahil.

Namun para pejabat militer Tiongkok sebenarnya memahami apa yang terjadi. Catatan mereka menunjukkan kesadaran bahwa keunggulan Mongol terletak pada mobilitas ekstrem. Mereka tahu bahwa diet dan gaya hidup nomadik memberikan fleksibilitas yang tak dapat ditiru begitu saja.

Masalahnya, sistem sosial dan budaya Tiongkok tak memungkinkan perubahan radikal. Prajurit terbiasa dengan makanan hangat dan berbasis biji-bijian. Kuda mereka pun diberi pakan gandum atau jelai. Mengadopsi pola makan susu fermentasi dan darah kuda bukan sekadar soal teknis, melainkan soal kebiasaan dan struktur ekonomi.

Dalam hitungan kasar, seribu tentara Tiongkok membutuhkan beberapa ton biji-bijian setiap hari. Sementara itu, seribu prajurit Mongol mengandalkan hewan yang memang sudah mereka tunggangi. Beban logistik berubah menjadi bagian dari sistem hidup sehari-hari.

Keunggulan ini bukan semata soal keberanian atau senjata. Ia adalah hasil integrasi antara budaya, ekonomi, dan strategi. Bangsa yang membangun Tembok Besar dan mengembangkan birokrasi canggih itu menghadapi musuh yang menjadikan mobilitas sebagai senjata utama.

Pada 1279, Dinasti Song akhirnya tumbang dan Tiongkok sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Mongol yang mendirikan Dinasti Yuan. Kekalahan itu bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga kegagalan sistem logistik agraris menghadapi perang bergerak cepat ala stepa.

Para sejarawan modern melihat peristiwa ini sebagai pelajaran klasik bahwa logistik adalah jantung peperangan. Kecepatan, daya tahan, dan kemampuan bergerak tanpa ketergantungan besar pada suplai eksternal menjadi penentu kemenangan.

Invasi Mongol menunjukkan bahwa dalam peperangan abad pertengahan, pola makan dapat bertransformasi menjadi senjata strategis. Di saat satu pihak berhenti untuk memasak nasi, pihak lain sudah menempuh puluhan kilometer berikutnya, mengubah peta dunia dengan kecepatan yang tak terbayangkan sebelumnya.

Rencana Somalia untuk mengoperasikan 24 unit JF-17 dengan anggaran pertahanan hanya 171 juta dolar AS memicu perbincangan luas di kalangan pengamat militer Afrika. Jumlah tersebut setara dengan dua skuadron penuh dan dinilai sebagai capaian signifikan bagi negara yang selama bertahun-tahun bergulat dengan instabilitas keamanan.

Di tengah keterbatasan fiskal, kepemilikan armada jet tempur modern dipandang sebagai simbol lompatan besar dalam kemampuan pertahanan nasional. JF-17 dikenal sebagai pesawat tempur multirole berbiaya relatif rendah namun cukup fleksibel untuk berbagai misi udara.

Kontras mencolok muncul ketika kondisi ini dibandingkan dengan Nigeria, salah satu negara terbesar dan terkuat secara ekonomi di Afrika Barat. Armada tempur Nigeria saat ini hanya terdiri dari tiga unit JF-17 dan delapan jet tempur Tiger.

Jumlah tersebut oleh banyak analis dinilai sangat tidak memadai untuk ukuran Nigeria, terutama di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks. Afrika Barat kini menghadapi kombinasi ancaman dari terorisme, konflik lintas batas, hingga rivalitas kekuatan besar.

Dengan wilayah yang luas dan peran regional yang signifikan, Nigeria memikul beban keamanan yang jauh lebih besar dibandingkan Somalia. Keterbatasan armada udara membuat kemampuan proyeksi kekuatan Nigeria dipertanyakan.

Era saat ini ditandai oleh ketidakpastian strategis yang tinggi, di mana perubahan keseimbangan kekuatan dapat terjadi secara cepat. Dalam kondisi seperti ini, kesiapan militer menjadi faktor penentu daya tawar negara.

Pernyataan bahwa “you just never know” mencerminkan kecemasan akan potensi krisis mendadak yang membutuhkan respons udara cepat dan efektif. Tanpa armada yang memadai, ruang manuver strategis menjadi sempit.

Somalia, meski memiliki tantangan keamanan internal, justru dinilai mulai membangun deterrence dasar melalui modernisasi alutsista. Dua skuadron JF-17 memberikan kemampuan minimal untuk patroli udara dan pertahanan kedaulatan.

Di sisi lain, Nigeria yang selama ini berperan sebagai jangkar stabilitas kawasan berisiko tertinggal dari sisi kesiapan udara. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas belanja pertahanan Abuja.

Para pengamat menilai bahwa jumlah jet tempur bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari strategi jangka panjang. Dalam kompetisi kekuatan regional, kuantitas tetap menjadi faktor penting selain kualitas.

Kondisi ini juga terjadi di tengah meningkatnya kehadiran aktor eksternal di Afrika, baik melalui kerja sama militer, penjualan senjata, maupun basis logistik. Persaingan global turut merembes ke kawasan.

Bagi Nigeria, armada udara yang terbatas berarti ketergantungan lebih besar pada aliansi dan dukungan eksternal. Situasi ini dapat membatasi kemandirian strategis dalam jangka panjang.

Sebaliknya, langkah Somalia dipandang sebagai sinyal bahwa negara beranggaran kecil pun dapat membangun kapasitas udara yang kredibel jika memiliki fokus kebijakan yang jelas. Efisiensi menjadi kata kunci.

Namun demikian, kepemilikan jet tempur juga membawa konsekuensi biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Tantangan sesungguhnya bukan hanya membeli, tetapi menjaga kesiapan tempur.

Dalam konteks Nigeria, kebutuhan modernisasi angkatan udara dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya ancaman multidimensi. Armada yang kecil sulit menjawab tuntutan operasi simultan di berbagai wilayah.

Beberapa analis menilai bahwa kesenjangan ini dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan regional Afrika Barat. Negara tetangga mungkin mulai menyesuaikan perhitungannya terhadap kemampuan Nigeria.

Ketidakcukupan armada tempur juga berdampak pada efek gentar atau deterrence. Tanpa kekuatan udara yang kuat, pesan pencegahan menjadi kurang meyakinkan.

Di tengah persaingan global yang kian terbuka, negara-negara Afrika tidak lagi berada di pinggiran geopolitik. Keputusan pertahanan kini memiliki implikasi internasional.

Kasus perbandingan Somalia dan Nigeria menunjukkan bahwa besaran ekonomi tidak selalu sejalan dengan kesiapan militer. Faktor kepemimpinan dan orientasi strategis memainkan peran krusial.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa stabilitas kawasan sangat bergantung pada kesiapan masing-masing negara. Kekosongan kapasitas dapat menciptakan celah berbahaya.

Pada akhirnya, dalam dunia yang semakin tidak pasti, armada udara bukan lagi sekadar simbol prestise, melainkan instrumen vital untuk bertahan dan menjaga kedaulatan negara.

Southern Transitional Council (STC) kembali menjadi sorotan karena tidak merespons secara langsung desakan Presidential Leadership Council (PLC) untuk menarik pasukannya dari wilayah Hadramaut dan Mahra. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi politik dan militer STC di selatan Yaman.

Dalam berbagai pertemuan rutin STC, agenda yang dibahas tampaknya lebih banyak menitikberatkan pada keamanan internal, pengelolaan layanan publik, serta stabilisasi ekonomi daripada isu penarikan pasukan. Hal ini terlihat dari rapat eksekutif STC yang berlangsung Sabtu, 27 Desember 2025, di mana fokus utama tetap pada pelayanan masyarakat dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok.

Presiden STC, Aidarus Al-Zoubaidi, bersama wakilnya Abdulrahman Al-Mahrami, menekankan keberhasilan operasi “Masa Depan Cerah” dalam memberantas kelompok ekstremis dan memotong jalur penyelundupan senjata Iran ke milisi Houthi. Prestasi ini menjadi sorotan utama rapat, sementara desakan PLC tidak muncul sebagai prioritas langsung.

Langkah STC ini dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan situasi yang kompleks di selatan Yaman. Dengan tetap mempertahankan pasukan di Hadramaut dan Mahra, STC memastikan keamanan wilayah, melindungi institusi pemerintah, dan mengamankan jalur logistik, meski hal ini menimbulkan ketegangan dengan pemerintah pusat.

Beberapa pengamat menilai bahwa pembahasan lain yang dilakukan STC bukan berarti meremehkan PLC, melainkan strategi untuk menunda respons langsung. Fokus pada layanan publik, pengawasan harga, dan stabilitas ekonomi menjadi cara STC menjaga dukungan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi politiknya di wilayah selatan.

Pertemuan tersebut juga menyoroti koordinasi STC dengan sekutu regional, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan dan keamanan. Apresiasi terhadap dukungan negara-negara koalisi menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi STC di mata masyarakat dan aktor internasional.

Dalam rapat itu, STC menegaskan keterbukaannya terhadap setiap pengaturan yang menjamin keamanan dan stabilitas selatan. Namun, STC tetap menekankan pentingnya mempertimbangkan aspirasi rakyat, kebebasan, dan kesejahteraan ekonomi sebagai prioritas strategis.

STC juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah selatan, mulai dari Mahra hingga Bab Al-Mandab dan Socotra, dianggap sebagai bukti dukungan rakyat terhadap kepemimpinan STC.

Selain isu keamanan dan politik, rapat eksekutif STC meninjau langkah-langkah kementerian terkait layanan publik. Upaya penyediaan gas rumah tangga dan pengawasan harga kebutuhan pokok menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus.

Koordinasi antara Kementerian Minyak dan Kementerian Perindustrian serta Perdagangan disebut sebagai kunci untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan harga pasar. Ini menunjukkan prioritas STC dalam memastikan kehidupan sehari-hari masyarakat tetap lancar.

Selain itu, rapat menyoroti peran Bank Sentral dan Kementerian Keuangan dalam memantau nilai tukar, menyediakan likuiditas, dan mengawasi pelanggaran pasar. Langkah-langkah ini penting untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi yang dapat menggerus dukungan publik terhadap STC.

STC menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam rapat eksekutif sejalan dengan tujuan jangka panjang: menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan rakyat selatan. Penekanan ini menunjukkan strategi prioritas yang berbeda dari desakan PLC.

Ketidakresponan langsung terhadap PLC juga dimaknai sebagai sinyal diplomatik. STC cenderung menjaga posisi tawar di meja negosiasi sambil memastikan bahwa wilayah kekuasaannya tetap aman dan terkontrol.

Analisis politik menyoroti bahwa STC menggunakan manuver ini untuk menguatkan legitimasi internal. Dengan menampilkan keberhasilan operasi militer dan fokus pada kesejahteraan publik, STC memperoleh dukungan rakyat yang signifikan.

STC tampak menganggap bahwa menarik pasukan terlalu dini dapat mengurangi pengaruhnya di Hadramaut dan Mahra. Oleh karena itu, prioritas strategis lebih kepada penguatan kontrol lokal daripada memenuhi permintaan pemerintah pusat secara instan.

Pertemuan eksekutif juga membahas isu-isu administratif yang luas, termasuk layanan publik, pengawasan harga, dan stabilitas institusi. Agenda ini menunjukkan bahwa STC menempatkan stabilitas internal sebagai dasar kekuatannya.

Dalam konteks ini, sikap STC bukanlah meremehkan PLC, melainkan penataan prioritas. STC memisahkan isu keamanan dan pelayanan publik dari desakan politik, untuk memastikan keputusan strategis tetap dalam kendali mereka.

Keputusan STC untuk menunda respons langsung juga menjadi pesan kepada koalisi regional. Dengan menekankan keberhasilan operasi militer dan layanan masyarakat, STC menunjukkan kemampuan memimpin yang mandiri.

Pengamat menilai bahwa strategi STC ini bisa dipahami sebagai bentuk pragmatisme politik. Mengutamakan keamanan dan kesejahteraan publik memungkinkan STC mempertahankan dukungan internal sekaligus menjaga posisi negosiasi dengan PLC.

Akhirnya, situasi di Hadramaut dan Mahra menunjukkan kompleksitas politik selatan Yaman. STC tetap fokus pada stabilitas internal dan layanan masyarakat, sementara negosiasi politik dengan pemerintah pusat berjalan paralel tanpa tergesa-gesa.

Langkah STC ini menunjukkan bahwa dalam kondisi konflik yang rapuh, prioritas pada keamanan, stabilitas ekonomi, dan dukungan publik menjadi instrumen strategis yang lebih penting dibandingkan respons instan terhadap tekanan politik.

Pemerintahan baru Suriah akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola proyek-proyek warisan rezim lama, terutama yang sarat kepentingan kroni. Salah satu yang paling mencolok adalah Marota City, megaproyek ambisius di Damaskus yang sejak awal memicu kontroversi luas.

Proyek ini digagas sebagai kota modern terpadu dengan menara pencakar langit, kawasan bisnis, dan apartemen mewah. Namun, di balik kemewahannya tersimpan kisah pilu tentang ribuan warga yang tergusur dari tanah leluhur mereka tanpa kompensasi yang layak.

Salah satu sorotan utama publik adalah keberadaan dua menara kembar yang disebut-sebut dimiliki oleh Asma al-Assad, istri mantan Presiden Bashar al-Assad. Walau narasi publik sering menggambarkan seluruh kota itu miliknya, faktanya hanya dua menara tersebut yang terhubung langsung dengan nama Asma.

Meski begitu, simbolisme menara kembar itu sangat kuat. Pembangunannya tidak pernah berhenti, bahkan ketika menara-menara lain terhenti karena kelangkaan semen dan besi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kepentingan keluarga Assad lebih diutamakan ketimbang kebutuhan warga biasa.

Bagi masyarakat Suriah, Marota City telah menjadi lambang ketidakadilan sosial. Proyek yang digadang-gadang sebagai mercusuar kemajuan justru meninggalkan luka dalam di hati mereka yang kehilangan rumah dan lahan.

Kini, muncul pertanyaan besar: bagaimana pemerintahan baru Suriah akan menangani warisan proyek semacam ini? Apakah negara akan melakukan akuisisi melalui perusahaan milik negara?

Jika akuisisi benar dilakukan, warga berharap pemerintah baru tidak hanya menghentikan praktik kroniisme, tetapi juga memberikan kompensasi adil kepada keluarga yang telah digusur. Kepercayaan masyarakat bergantung pada cara transisi kekuasaan ini dijalankan.

Marota City bisa menjadi ujian moral dan politik. Jika dikelola dengan adil, proyek ini bisa diubah menjadi simbol rekonsiliasi. Sebaliknya, jika dibiarkan tetap menjadi lahan kroni, luka lama akan semakin sulit disembuhkan.

Banyak pengamat menilai pemerintah baru tidak bisa sekadar menutup mata. Keputusan terhadap Marota City akan menjadi tolok ukur sejauh mana rezim baru benar-benar berbeda dari rezim Assad.

Dalam wacana publik, beberapa pihak mengusulkan agar pemerintah mengubah fungsi sebagian menara dan lahan menjadi perumahan rakyat atau fasilitas umum. Gagasan ini dinilai lebih mencerminkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan segelintir elit.

Namun, tantangan tidak ringan. Kepentingan bisnis, investor asing, dan jaringan lama rezim Assad masih membayangi. Pemerintah baru harus menyiapkan strategi hukum dan ekonomi yang kuat agar akuisisi tidak menimbulkan krisis baru.

Sebagian warga mengaku hanya ingin kepastian. Mereka tidak menuntut keajaiban, melainkan keadilan yang selama ini tertunda. Kompensasi tanah dan rumah yang hilang menjadi prioritas utama.

Narasi di media sosial menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap bagaimana Marota City dipersepsikan. Banyak yang menganggapnya sebagai proyek pamer kekuasaan, bukan pembangunan untuk rakyat.

Di sisi lain, ada pula suara yang menyebut proyek itu sebaiknya diteruskan dengan syarat adanya transparansi penuh. Dengan begitu, dana yang sudah terlanjur masuk tidak terbuang sia-sia.

Pemerintahan baru dihadapkan pada dilema antara menjaga investasi yang ada atau membongkar sepenuhnya simbol kroniisme lama. Keduanya sama-sama mengandung risiko besar bagi stabilitas.

Namun, satu hal pasti: masyarakat Suriah menunggu langkah tegas. Janji perubahan hanya akan berarti jika diwujudkan dalam kebijakan nyata, bukan sekadar retorika politik.

Marota City pada akhirnya bukan sekadar proyek bangunan, melainkan simbol tentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnya. Ia adalah cermin masa lalu dan peluang masa depan.

Jika pemerintah baru berhasil mengembalikan hak rakyat atas tanah yang dirampas, Suriah akan memulai bab baru yang lebih adil. Sebaliknya, jika proyek ini tetap menjadi monopoli elit, maka perubahan hanyalah nama tanpa makna.

Keputusan tentang Marota City akan tercatat dalam sejarah Suriah. Ujian pertama ini akan menunjukkan apakah pemerintah baru benar-benar berpihak pada rakyat atau sekadar melanjutkan warisan rezim lama dengan wajah yang berbeda.

Di Sumatera Utara, suku Mandailing dikenal sebagai salah satu kelompok etnis besar yang memiliki sistem marga atau klan berbasis patrilineal. Artinya, nama marga diwariskan dari garis keturunan ayah kepada anak laki-laki. Marga-marga terkenal seperti Nasution, Lubis, Harahap, Rangkuti, dan Pulungan sudah dikenal turun-temurun sebagai identitas utama masyarakat Mandailing di wilayah Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Sistem ini menjadi fondasi bagi adat, aturan pernikahan, hingga hubungan sosial di kalangan Mandailing di Sumatera Utara.

Namun menariknya, di Sumatera Barat dan Riau, juga terdapat komunitas Mandailing yang memiliki tradisi berbeda. Mereka justru mengikuti sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari ibu. Nama suku atau marga yang disandang seseorang berasal dari ibu, bukan dari ayah. Sistem ini sejalan dengan adat Minangkabau yang memang menggunakan sistem matrilineal secara menyeluruh di wilayahnya.

Perbedaan sistem garis keturunan ini sering memunculkan rasa heran di kalangan masyarakat awam. Pasalnya, sama-sama mengaku Mandailing, namun cara menentukan marga atau suku berbeda. Saat kedua kelompok ini bertemu dalam acara adat atau pertemuan keluarga besar lintas daerah, tak jarang muncul keheranan dan perdebatan kecil tentang cara pewarisan nama keluarga.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang akar sejarah masyarakat Mandailing. Mana yang lebih dulu, apakah sistem patrilineal di Mandailing Tapanuli, ataukah matrilineal yang diikuti Mandailing di Sumatera Barat dan Riau? Sampai kini, belum ada kesepakatan tunggal di kalangan sejarawan dan antropolog mengenai hal itu. Keduanya memiliki jejak sejarah panjang dan alasan masing-masing mengapa sistem tersebut dipertahankan.

Sejarah lisan menyebutkan bahwa banyak orang Mandailing bermigrasi ke Sumatera Barat dan Riau berabad-abad lalu. Mereka menyebar akibat berbagai faktor, termasuk konflik politik dan perang kolonial di kawasan Tapanuli. Ketika bermukim di tanah Minangkabau, sebagian dari mereka melebur dengan adat lokal. Seiring waktu, mereka ikut menerapkan sistem matrilineal seperti masyarakat Minangkabau yang sudah lebih dahulu menganutnya.

Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa bisa jadi sistem matrilineal di kalangan Mandailing Sumatera Barat merupakan warisan lama dari masa awal peradaban Mandailing sebelum terjadinya pemisahan wilayah. Pendapat ini muncul karena di beberapa masyarakat kuno di Nusantara, sistem matrilineal pernah menjadi sistem kekerabatan yang dominan. Oleh sebab itu, sebagian ahli menyarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai asal usul sistem kekerabatan Mandailing ini.

Di Tapanuli, sistem patrilineal dikenal erat dengan filosofi dalihan na tolu yang menjadi dasar hubungan sosial dalam masyarakat Batak, termasuk Mandailing. Dalam sistem ini, kedudukan seorang laki-laki sebagai pewaris marga menjadi sangat penting dalam menjaga nama keluarga dan kesinambungan garis keturunan. Konsep ini tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini.

Berbeda halnya di Sumatera Barat. Di wilayah ini, Mandailing yang hidup dalam lingkungan masyarakat Minangkabau mengikuti sistem matrilineal. Seorang anak laki-laki maupun perempuan akan mengikuti suku ibunya. Mamak atau paman dari pihak ibu memegang peran sentral dalam urusan keluarga, termasuk urusan adat, warisan, dan pernikahan. Marga atau suku ayah tidak diwariskan, kecuali dalam konteks silsilah pribadi.

Kondisi ini membuat hubungan antara dua komunitas Mandailing dari daerah berbeda ini tetap akrab, namun kerap diwarnai keheranan. Mereka menggunakan bahasa yang sama, memiliki adat istiadat serupa, namun sistem pewarisan nama keluarga bertolak belakang. Hal inilah yang membuat setiap pertemuan budaya atau acara adat lintas daerah menjadi momen yang menarik.

Sejumlah acara adat seperti mangupa atau marhata adat di Sumatera Utara tetap dijalankan dengan aturan patrilineal. Sementara di Sumatera Barat, upacara adat Mandailing kerap mengikuti pola Minangkabau, seperti alek nagari dan malam bainai. Di beberapa daerah di Riau, Mandailing juga lebih condong ke sistem matrilineal, karena berbaur dengan komunitas Minangkabau setempat.

Seiring berkembangnya zaman, sebagian generasi muda Mandailing di Sumatera Barat dan Riau mulai kembali mengenali asal-usul marga ayah mereka, meski tetap hidup dalam sistem matrilineal. Di sisi lain, Mandailing di Tapanuli tetap mempertahankan garis keturunan ayah sebagai identitas utama dalam silsilah keluarga.

Kondisi ini menyimpan potensi penelitian antropologi budaya yang menarik. Bagaimana dua komunitas dari akar yang sama bisa berkembang dengan sistem pewarisan berbeda, dan apakah sebenarnya sistem mana yang lebih dulu dianut oleh leluhur Mandailing pada masa lampau. Belum ada catatan tertulis yang pasti mengenai hal ini, sebab sebagian besar sejarah Mandailing bersumber dari tradisi lisan.

Para sejarawan dan budayawan lokal berpendapat, bisa jadi kedua sistem ini pernah hidup berdampingan di masa silam. Lalu, akibat pengaruh lingkungan dan migrasi, satu sistem menjadi lebih dominan di wilayah tertentu. Teori ini perlu didalami melalui riset sejarah dan antropologi yang lebih sistematis, termasuk melalui penelusuran naskah-naskah kuno dan silsilah keluarga tua.

Perdebatan ini menjadi menarik karena Mandailing dikenal sebagai salah satu etnis dengan identitas budaya kuat di Sumatera. Mereka memiliki seni musik khas gondang, tari tradisional tortor, dan adat pernikahan yang masih lestari. Perbedaan sistem garis keturunan tidak menghalangi semangat mereka dalam melestarikan budaya bersama.

Ke depan, wacana tentang dua sistem kekerabatan Mandailing ini perlu terus dikaji agar dapat dipahami secara utuh. Baik yang hidup dalam sistem patrilineal maupun matrilineal, keduanya sama-sama bagian dari sejarah panjang Mandailing yang patut dihargai dan dipelajari.

Masyarakat Mandailing di kedua daerah itu tetap bangga dengan warisan budaya mereka. Meski berbeda sistem pewarisan marga, persaudaraan dan ikatan adat tetap dijaga. Pertemuan-pertemuan budaya lintas daerah pun rutin digelar sebagai bentuk silaturahmi dan pelestarian adat.

Keunikan ini menunjukkan betapa dinamisnya budaya Nusantara. Dari satu akar budaya bisa lahir berbagai bentuk ekspresi adat sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Mandailing menjadi salah satu contoh hidup dari kekayaan budaya yang layak untuk terus digali dan dipahami lintas generasi.

Setelah melewati masa-masa sulit akibat konflik berkepanjangan, sektor telekomunikasi Suriah perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski berbagai tantangan masih menghadang, perusahaan-perusahaan utama yang dulu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan kini mulai beradaptasi dengan lanskap baru yang terbentuk pasca-pemerintahan transisi.

Di antara perusahaan yang masih bertahan, Syriatel dan MTN Syria menjadi dua nama yang tetap aktif menjalankan layanan telekomunikasi bagi masyarakat. Keduanya mengalami restrukturisasi besar-besaran dalam sistem kepemilikan dan manajemen, namun memilih untuk tetap beroperasi di tengah ketidakpastian. Langkah ini dianggap sebagai upaya penting demi menjaga keberlanjutan infrastruktur layanan publik vital di negara itu.

Pemerintahan transisi Ahmad al-Sharaa, yang mengambil alih kekuasaan setelah rezim lama runtuh, memutuskan untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan strategis tersebut. Bukan tanpa alasan, mengingat telekomunikasi memegang peran penting dalam stabilisasi keamanan dan penyediaan layanan dasar bagi warga di berbagai kota dan provinsi Suriah.

Salah satu gebrakan terbaru datang dari kerja sama Syriatel dan MTN dengan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Suriah. Kedua operator tersebut mengumumkan peluncuran uji coba jaringan generasi kelima atau 5G, sebuah langkah berani di tengah situasi transisi yang masih belum sepenuhnya stabil.

Uji coba 5G ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah transisi untuk mengembangkan sektor telekomunikasi nasional agar mampu bersaing dengan standar regional. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan transformasi digital di berbagai sektor layanan publik dan swasta.

Dalam pernyataan resminya, Syriatel dan MTN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan telekomunikasi yang maju dan berteknologi tinggi bagi warga Suriah. Kedua perusahaan menyatakan bahwa proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kecepatan internet, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut penjelasan perusahaan, uji coba 5G akan dimulai di beberapa lokasi terpilih, kemudian diperluas secara bertahap sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan pasar lokal. Targetnya adalah menjangkau kawasan-kawasan padat penduduk, pusat bisnis, serta area layanan kesehatan dan pendidikan terlebih dahulu.

Teknologi 5G diyakini mampu menyediakan kecepatan internet ultra-cepat yang akan memberi manfaat besar bagi berbagai sektor, mulai dari bisnis, pendidikan, layanan medis hingga hiburan. Selain itu, jaringan baru ini juga akan meningkatkan kapasitas sistem untuk menampung lebih banyak pengguna tanpa mengurangi kualitas layanan.

Di balik keberhasilan uji coba tersebut, terdapat kisah restrukturisasi panjang yang dialami perusahaan-perusahaan telekomunikasi Suriah. Setelah rezim sebelumnya runtuh, sejumlah aset dan operasional perusahaan mengalami kekosongan manajemen. Beberapa perusahaan bahkan harus berhenti beroperasi sementara sebelum kembali beraktivitas di bawah pengawasan administrasi baru.

Administrasi transisi memutuskan untuk mempertahankan infrastruktur dan karyawan yang ada, seraya melakukan penyesuaian kepemilikan dan manajemen melalui jalur hukum. Aset-aset yang dulunya dikuasai oleh jaringan bisnis tertentu kini diambil alih negara, lalu sebagian dioperasikan lewat perusahaan-perusahaan baru yang didirikan secara terbuka di bawah ketentuan hukum pemerintahan transisi.

Langkah ini ditempuh untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur komunikasi dan menjamin kelangsungan layanan bagi masyarakat. Berkat kebijakan ini, perusahaan-perusahaan seperti Syriatel dan MTN tetap bisa melanjutkan layanan telekomunikasi, meski dengan wajah manajemen baru.

Sejumlah perusahaan pendukung yang sebelumnya memasok peralatan dan jasa teknis telekomunikasi juga mengalami restrukturisasi. Beberapa di antaranya diubah namanya, sementara aset dan kontrak tetap dipertahankan agar roda perekonomian tetap bergerak.

Kini, perusahaan-perusahaan yang dulunya berada dalam orbit kekuasaan politik lama mulai menjalani era baru. Meski sebagian masih dalam tahap transisi hukum, operasional mereka tetap berjalan demi menjaga stabilitas layanan publik dan mendukung program-program digitalisasi yang diusung pemerintah transisi.

Kehadiran teknologi 5G di Suriah menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi dan sosial. Dengan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, masyarakat Suriah diharapkan bisa mengakses layanan daring dengan lebih baik, termasuk layanan pendidikan jarak jauh, konsultasi medis online, dan aktivitas bisnis digital.

Selain itu, uji coba 5G ini juga membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan teknologi lokal untuk terlibat dalam proyek modernisasi infrastruktur nasional. Kolaborasi dengan operator besar seperti Syriatel dan MTN diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru serta mempercepat pertumbuhan industri digital Suriah.

Sejumlah pengamat menilai, keberanian melanjutkan proyek-proyek teknologi canggih di tengah masa transisi merupakan bentuk ketahanan ekonomi Suriah. Meskipun sisa-sisa konflik masih ada di beberapa wilayah, sektor telekomunikasi terus bergerak maju demi memenuhi kebutuhan warga yang kian meningkat terhadap layanan berbasis teknologi.

Langkah pemerintah transisi mempertahankan perusahaan-perusahaan vital dinilai sebagai keputusan bijak, karena sektor ini memiliki peran strategis dalam keamanan nasional, layanan publik, dan pemulihan ekonomi. Dengan dukungan penuh dari administrasi baru, diharapkan sektor ini bisa menjadi motor pemulihan Suriah ke depan.

Uji coba jaringan 5G di Suriah kini menjadi perbincangan di kawasan. Sejumlah negara mitra di Timur Tengah dan Rusia dikabarkan menawarkan dukungan teknis dan investasi untuk pengembangan lebih lanjut. Pemerintah transisi menyatakan terbuka terhadap kolaborasi internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Teknologi menyebutkan bahwa target jangka menengahnya adalah menghadirkan jaringan 5G komersial secara nasional dalam lima tahun ke depan. Proyek ini diharapkan dapat menjadi simbol era baru telekomunikasi Suriah yang lebih terbuka, modern, dan profesional.

Dengan segala dinamika yang menyertai, Suriah hari ini mencoba membuktikan bahwa di tengah situasi sulit, peluang perbaikan tetap terbuka. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dulunya penuh kontroversi kini perlahan berbenah dan berusaha menjadi bagian dari perubahan positif bagi masyarakat.

Ringkasan dengan catatan, bahwa skema ini terjadi karena sanksi ekonomi untuk Suriah sempat lama tak dicabut. Beberapa hari yang lalu, sanksi untuk Suriah sudah dicabut AS dan Eropa. Perusahaan AS dan Eropa serta negara Teluk sudah mulai masuk ke pasar Suriah.

Berikut skema alur kepemilikan dan kontrol perusahaan telekomunikasi Suriah sebelum dan sesudah pemerintahan transisi Ahmad al-Sharaa:

---

📊 Skema Kepemilikan Perusahaan Telekomunikasi Suriah

📌 Sebelum Kejatuhan Assad

➡️ Istana Kepresidenan Bashar al-Assad
├── Rami Makhlouf → Pemilik Syriatel (sebelum 2019)
├── Yassar Ibrahim & Mansour Azzam → Konsultan ekonomi rezim
└── Ahmad Khalil (Al-Group)
         ├── Al-Burj for Investment
         ├── Al-Burj Al-Dhahabi
         ├── Opal Planet
         └── Space Tel

➡️ MTN Syria
├── MTN Group (Afrika Selatan, sampai 2021)
└── Tele Invest Ltd (pasca 2021) → Broker kroni Assad (Hassan Ibrahim)

➡️ WafaTel
└── Yassar Ibrahim → Terkait Garda Revolusi Iran, pemasok Portel Rusia

---

📌 Saat Kejatuhan & Transisi

• Assad & kroni kabur
• Aset fisik tetap di Suriah
• Karyawan tinggalkan kantor sementara
• Administrasi Ahmad al-Sharaa ambil alih birokrasi & aset nonformal

---

📌 Setelah Pemerintahan Transisi Ahmad al-Sharaa

➡️ Syriatel & MTN Syria
└── Masih beroperasi, aset di Suriah dikelola manajemen lama dengan pengawasan pemerintahan baru

➡️ Perusahaan-perusahaan pendukung lama (Al-Burj, Opal, dll)
└── Diubah nama & akta kepemilikan menjadi:
         → Al-Mujtahid for Technical Services

➡️ WafaTel
└── Fasad kantor kosong, operasional mati

➡️ Kroni lama (Hamsho, dll)
└── Mulai negosiasi ulang dengan administrasi baru

➡️ Bank Sentral Suriah
└── Bekukan sebagian rekening lama, belum nasionalisasi penuh

---

📌 Catatan Penting

• Jejaring bisnis lama tetap eksis di balik nama baru
• Administrasi baru belum membongkar total kepemilikan bisnis lama
• Sebagian pendapatan perusahaan digunakan membiayai instansi vital
• Proses hukum dan audit akuntabilitas masih mandek

---

Turki (Turkiye) resmi mengumumkan rencana ambisiusnya untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, sebuah langkah strategis yang menandai babak baru kekuatan laut negara tersebut. Dalam wawancara dengan Warships International Fleet Review, Komandan Angkatan Laut Turki Laksamana Ercüment Tatlıoğlu mengungkapkan visi besar yang tengah dipersiapkan negaranya di sektor pertahanan maritim.

Laksamana Tatlıoğlu menegaskan bahwa proyek MİLDEN, kapal selam nasional Turki, menjadi fondasi menuju kapal selam nuklir yang selama ini hanya diimpikan oleh negara-negara dengan kekuatan militer besar. Turki juga menargetkan menjadi negara eksportir kapal selam modern, menjadikan industri maritimnya salah satu kekuatan regional yang disegani.

Dalam wawancara tersebut, Tatlıoğlu memaparkan kemajuan proyek kapal selam kelas Reis yang kini menjadi tulang punggung armada bawah laut Turki. Kapal selam ini mengandalkan teknologi Air-Independent Propulsion (AIP) berbasis sel bahan bakar hidrogen cair yang diproduksi di dalam negeri, memperpanjang waktu menyelam hingga 14 hari tanpa naik ke permukaan.

Kapal selam kelas Reis juga dipersenjatai torpedo Akya, rudal jelajah Atmaca dan Gezgin, serta ranjau laut Malaman, seluruhnya hasil pengembangan industri pertahanan nasional. Kehadiran enam unit kapal selam ini menurunkan rata-rata usia armada bawah laut Turki dan meningkatkan efektivitas operasional secara signifikan.

Selain kapal selam bertenaga nuklir, Turki juga tengah mengembangkan berbagai sistem tempur nirawak di lingkungan Angkatan Laut. Mulai dari drone udara Bayraktar TB2 hingga Akıncı dan Aksungur telah rutin melakukan misi pengintaian, pengamatan, serta serangan terhadap sasaran di darat dan laut.

Tatlıoğlu menyebutkan, integrasi sistem nirawak menjadi prioritas untuk mengurangi risiko korban jiwa dan memperluas jangkauan operasi militer Turki. Dalam waktu dekat, kapal permukaan tanpa awak (USV) juga akan memperkuat armada, dengan kemampuan peperangan ranjau, anti-kapal selam, serta peperangan elektronik.

Tak hanya itu, Turki juga menyiapkan kapal perusak TF-2000, proyek kapal perang canggih yang dilengkapi sistem peluncur vertikal MIDLAS dan rudal dalam negeri. Kapal ini dirancang untuk menghadapi ancaman modern seperti rudal jelajah, drone, serta pesawat tempur dalam operasi laut jarak jauh.

Pembangunan kapal selam nuklir di Galangan Kapal Gölcük, yang telah aktif lebih dari 50 tahun, menjadi kunci kesinambungan industri bawah laut Turki. Tatlıoğlu memastikan infrastruktur dan SDM di galangan tersebut siap menghadapi proyek nuklir setelah keberhasilan kapal selam kelas Reis.

Menariknya, Turki tak hanya membangun kapal selam nuklir untuk keperluan nasional, tapi juga merencanakan ekspor ke negara-negara sekutu dan sahabat. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat posisi Turki sebagai pemain global di sektor industri pertahanan maritim.

Turki bahkan telah menunjukkan desain kapal selam MİLDEN dengan peluncur rudal vertikal saat pameran SAHA EXPO 2024, menandai kesiapan mereka menuju kekuatan armada bawah laut dengan kapabilitas serangan darat jarak jauh.

Dukungan penuh dari industri pertahanan seperti ASFAT dan ROKETSAN semakin memperkuat rencana integrasi sistem peluncur rudal vertikal MİDLAS ke kapal selam generasi terbaru itu. Dengan langkah ini, Turki tak hanya menambah daya gentar regional, tetapi juga menyusun doktrin Blue Homeland yang lebih kokoh.

Proyeksi ke depan, Turki menargetkan menjadi salah satu dari lima kekuatan maritim terbesar dunia dengan armada kapal induk nasional, kapal perusak TF-2000, frigat I-class, kapal patroli Hisar, kapal selam Reis, serta berbagai sistem drone udara dan permukaan.

Tatlıoğlu menyebutkan bahwa modernisasi Angkatan Laut Turki akan memperluas pengaruh operasional mereka hingga ke Laut Merah, Samudera Hindia, dan Pasifik. Kehadiran strategis ini diharapkan mengamankan kepentingan maritim Turki di berbagai kawasan perairan internasional.

Langkah berani Turki ini patut menjadi inspirasi bagi Indonesia, mengingat posisi Indonesia sebagai negara maritim strategis di persimpangan Samudera Pasifik dan Hindia. Investasi dalam kapal selam nuklir dan sistem tempur nirawak dapat memperkuat pertahanan maritim Nusantara.

Dengan potensi SDM yang besar dan teknologi AI yang mulai berkembang, Indonesia seharusnya bisa membangun sistem persenjataan bawah laut canggih bila didukung kebijakan pemerintah dan sinergi industri strategis nasional.

Turki membuktikan bahwa kemandirian industri pertahanan bukan hal mustahil jika didorong visi jangka panjang dan keberanian politik. Pengembangan kapal selam nuklir serta sistem drone laut dan udara menjadi bukti nyata keberhasilan strategi pertahanan terintegrasi.

Indonesia bisa belajar dari model Turki, dimulai dari membangun kapal selam non-nuklir kelas AIP lokal, pengembangan peluncur rudal vertikal nasional, hingga integrasi AI dan drone dalam operasi armada laut. Visi ini tak hanya memperkuat kedaulatan, tapi juga membuka pasar ekspor regional.

Turki berhasil menggabungkan modernisasi alutsista dengan diplomasi pertahanan melalui ekspor produk-produk strategis, membangun kekuatan maritim yang mampu berbicara di kawasan dan pentas global. Langkah yang sangat relevan jika diterapkan di Indonesia.

Keberanian Turki memulai proyek kapal selam nuklir di tengah situasi geopolitik kawasan yang dinamis merupakan contoh konkret bahwa kemajuan militer bisa dicapai tanpa harus bergantung pada kekuatan besar. Kini dunia menunggu, bagaimana Indonesia akan menyikapinya.

Di banyak negara, konflik internal yang dibiarkan tanpa solusi cepat kerap berkembang menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Sejarah mencatat, ketegangan antar komunitas yang awalnya bersifat lokal dapat membesar menjadi gerakan separatis bersenjata dan berujung pada lahirnya entitas negara paralel. Situasi ini sedang nyata terlihat di India, tepatnya di negara bagian Manipur, yang sejak 2023 diguncang konflik brutal antara etnis Meitei dan Kuki.

Manipur adalah wilayah kecil di timur laut India, berbatasan langsung dengan Myanmar, dengan populasi sekitar tiga juta jiwa. Ketegangan antara komunitas Meitei yang mayoritas Hindu dan suku Kuki yang mayoritas Kristen bukanlah hal baru. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasi memburuk akibat berbagai kebijakan pemerintah negara bagian yang dinilai meminggirkan kelompok Kuki dari akses tanah, politik, dan ekonomi.

Konflik pecah hebat pada Mei 2023, dipicu keputusan pengadilan yang memberikan status Scheduled Tribe kepada Meitei. Status ini selama ini hanya dimiliki kelompok minoritas pegunungan seperti Kuki, yang memberi hak istimewa dalam pendidikan, pekerjaan pemerintahan, dan pembelian tanah di kawasan perbukitan. Keputusan itu memicu kemarahan Kuki, yang melihatnya sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka di tanah leluhur.

Sayangnya, respons pemerintah pusat India terkesan abai. Perdana Menteri Narendra Modi bahkan bungkam berbulan-bulan meski kekerasan terus berlangsung. Baru setelah beredarnya video memilukan tentang dua perempuan Kuki yang diperkosa dan dipermalukan di depan umum oleh massa Meitei, pemerintah pusat mulai bereaksi. Namun langkah itu dinilai terlambat dan sekadar respons atas tekanan publik.

Pembiaran semacam ini sebenarnya bukan tanpa motif politik. Dalam sejumlah kasus, konflik internal dibiarkan untuk alasan manajemen konflik, di mana ketegangan lokal dimanfaatkan sebagai alat pengendali kekuatan politik oposisi. Selain itu, dinamika elektoral di India membuat kelompok mayoritas Meitei yang dominan secara politik lebih diuntungkan bila ketegangan tetap terjaga.

Selain faktor politik, ada isu sumber daya alam yang memperkeruh suasana. Pegunungan Manipur diyakini menyimpan cadangan mineral strategis dan hutan lebat yang menjadi incaran investasi. Persaingan untuk menguasai wilayah ini tidak hanya menjadi soal identitas, tapi juga soal ekonomi. Situasi ini mengingatkan pada konflik-konflik di kawasan lain, seperti Iran-Israel yang sering dituding bukan murni soal nuklir, melainkan soal dominasi geopolitik dan perubahan rezim.

Jika konflik Manipur terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan melahirkan sebuah entitas proto-negara di kawasan pegunungan. Sebagian komunitas Kuki diketahui telah membentuk zona otonom de facto dengan pemerintahan darurat, sistem pertahanan, dan pengadilan adat. Di sejumlah wilayah terpencil, aparat pemerintah sudah kehilangan kendali, dan aturan hukum digantikan keputusan komunitas bersenjata.

Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi di negara-negara konflik lain, seperti di Myanmar dengan berbagai wilayah etnisnya yang memiliki pasukan bersenjata dan pemerintahan lokal. Sejarah juga menunjukkan, proto-negara seperti ini sering menjadi benih gerakan separatisme yang sulit dipadamkan, apalagi jika mendapatkan simpati dari diaspora dan dukungan logistik lintas batas.

Di sisi lain, India menghadapi risiko meluasnya konflik ke negara bagian tetangga dan perbatasan Myanmar. Arus pengungsi, penyelundupan senjata, dan masuknya pejuang dari luar kawasan menjadi ancaman nyata. Beberapa laporan menunjukkan senjata dan pejuang dari Myanmar mulai terlibat dalam konflik Manipur, menciptakan jalur perdagangan gelap lintas batas yang tak mudah dikendalikan.

Banyak analis memperingatkan, jika situasi ini tidak dimitigasi segera, Manipur bisa menjadi episentrum konflik etnis bersenjata di Asia Selatan. Efek domino-nya bisa menjalar ke Nagaland, Mizoram, hingga Myanmar dan Bangladesh, yang memiliki dinamika etnis serupa. Sejumlah kelompok bersenjata di kawasan tersebut sudah memiliki sejarah panjang saling bekerja sama saat konflik memanas.

Lebih mengkhawatirkan lagi, absennya intervensi tegas dari pemerintah pusat bisa menciptakan preseden buruk di wilayah lain di India. Daerah-daerah dengan ketegangan serupa bisa meniru pola Manipur — membentuk pemerintahan paralel, milisi lokal, hingga zona otonomi de facto. Kondisi ini jelas akan menjadi ancaman bagi stabilitas nasional India di masa depan.

Sejumlah pengamat menilai, pemerintah India saat ini tengah mempertaruhkan risiko besar dengan membiarkan konflik Manipur berjalan tanpa solusi menyeluruh. Motif elektoral, kepentingan ekonomi, dan pertimbangan geopolitik lokal dianggap lebih diutamakan ketimbang perlindungan atas hak asasi warga sipil yang terus menjadi korban kekerasan.

Jika pola pembiaran ini terus berlanjut, tidak hanya Manipur yang terancam menjadi proto-negara baru. Wilayah lain di India timur laut yang memiliki sejarah panjang ketegangan etnis juga bisa menyusul. Potensi lahirnya zona-zona otonomi bersenjata di luar kontrol pemerintah federal bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas Asia Selatan.

Konflik seperti ini harusnya menjadi alarm bagi kawasan. Di era di mana isu separatisme, agama, dan sumber daya alam semakin dipolitisasi, setiap konflik lokal yang diabaikan bisa menjadi api besar yang sulit dipadamkan. Sejarah menunjukkan, sekali proto-negara terbentuk, hampir mustahil kembali ke status quo tanpa kompromi besar atau konflik yang lebih luas.

Humbang Hasundutan, Sumatera Utara - Dari huta Siniang yang tenang di Pakkat, Humbang Hasundutan, terpancar semangat pengabdian dan kontribusi nyata dari kaum Musliminnya dalam membangun Indonesia. Jamaah Masjid Siniang Pakkat, sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, telah melahirkan individu-individu yang memberikan sumbangsih signifikan di berbagai bidang, mewarnai lanskap sosial dan politik bangsa.

Semangat kebersamaan dan gotong royong yang tumbuh subur di kalangan jamaah Masjid Siniang menjadi modal utama dalam mengarungi kehidupan di tengah masyarakat yang majemuk. Nilai-nilai Islam yang dipegang teguh menjadi landasan dalam setiap langkah pengabdian mereka kepada agama, masyarakat, dan negara.

Perjalanan kontribusi jamaah Masjid Siniang dalam pembangunan Indonesia tidak lepas dari inspirasi tokoh-tokoh sukses yang telah mendahului mereka. Salah satu figur sentral yang patut diteladani adalah KH Ali Akbar Marbun. Beliau adalah seorang ulama besar yang memiliki pengaruh luas di Nahdlatul Ulama (NU). Dedikasi dan kebijaksanaan KH Ali Akbar Marbun telah memberikan arah yang jelas bagi perkembangan Islam moderat dan toleran di Indonesia.

Selain tokoh agama, jamaah Masjid Siniang juga mengenang jasa almarhum Mahmun Syarif atau Jureman Marbun. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur keagamaan. Amal jariyahnya terwujud dalam pembangunan Masjid Siniang yang megah dan Pesantren Al Kautsar Al Akbar di Lae Toras, Tarabintang, Humbang Hasundutan. Kontribusi beliau dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan ibadah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Di bidang pendidikan, almarhum Haji Ahmad Jubeir Marbun juga meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Dedikasinya dalam mencerdaskan generasi muda telah melahirkan banyak intelektual dan pemimpin masa depan. Semangat beliau dalam memajukan pendidikan menjadi inspirasi bagi generasi muda Siniang untuk terus menuntut ilmu dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Selain tokoh-tokoh sentral tersebut, banyak lagi anggota jamaah Masjid Siniang yang berkiprah di berbagai sektor. Ada yang sukses menjadi wirausahawan, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Ada yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada pula yang menjadi guru, mendidik dan membentuk karakter generasi penerus bangsa. Kontribusi mereka, sekecil apapun, memiliki arti penting dalam pembangunan Indonesia.

Baca: Gelombang Kontribusi dari Pakkat: Kiprah Muslim Perantauan dalam Pembangunan Indonesia, Teladani Jejak Sukses Para Pendahulu

Sebagai sebuah komunitas yang terikat oleh nilai-nilai keagamaan dan kekerabatan, jamaah Masjid Siniang, baik di Pakkat maupun di perantauan, memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan menguatkan. Di era globalisasi dengan berbagai tantangan yang kompleks, solidaritas menjadi kunci untuk bertahan dan meraih kesuksesan.

Bagi jamaah Masjid Siniang yang berada di perantauan, tantangan adaptasi dan persaingan seringkali lebih berat. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk membangun jaringan yang kuat dan saling memberikan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu bentuk dukungan yang sangat dibutuhkan adalah di bidang ekonomi. Jamaah yang memiliki usaha dapat saling membantu dalam mengembangkan bisnis, baik melalui promosi, kerja sama, maupun investasi. Pembentukan koperasi atau badan usaha bersama juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

Selain dukungan ekonomi, dukungan moral dan spiritual juga sangat penting. Jamaah Masjid Siniang di perantauan dapat menjadi tempat berbagi pengalaman, memberikan motivasi, dan saling mengingatkan dalam menjalankan ajaran agama. Kegiatan keagamaan bersama, seperti pengajian rutin atau perayaan hari besar Islam, dapat mempererat tali silaturahmi dan memperkuat keimanan.

Di bidang pendidikan dan karier, jamaah yang lebih berpengalaman dapat memberikan mentoring dan bimbingan kepada generasi yang lebih muda. Informasi mengenai peluang kerja dan pendidikan juga perlu disebarkan secara efektif di antara anggota.

Solidaritas dan kerja sama antar anggota jamaah Masjid Siniang, baik di kampung halaman maupun di perantauan, akan menjadi kekuatan besar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan meneladani semangat pengabdian para pendahulu dan memperkuat ikatan persaudaraan, jamaah Masjid Siniang akan terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia.

Kisah sukses para tokoh dari Siniang dan kontribusi jamaah Masjid Siniang adalah cerminan dari potensi besar yang dimiliki oleh komunitas-komunitas Muslim di seluruh Indonesia. Dengan nilai-nilai agama yang kuat dan semangat gotong royong, umat Islam dapat menjadi agen perubahan yang positif dan memberikan warna yang indah dalam mozaik kebangsaan Indonesia.

Semoga semangat pengabdian dan kebersamaan yang telah ditunjukkan oleh jamaah Masjid Siniang Pakkat dapat menjadi inspirasi bagi komunitas-komunitas lain di Indonesia untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Sinar dari Siniang akan terus bersinar, menerangi jalan pengabdian bagi generasi-generasi selanjutnya.